Dataset Explorer

Jumlah Dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Penyusunan rencana program/kegiatan urusan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Dokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Salah satu tahapan pelaksanaan redistribusi tanah adalah Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Pada tahap Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), peran bupati/walikota adalah sebagai ketua PPL.

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kosong yang berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota atau lintas Daerah Kabupaten/Kota

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah layanan bantuan hukum perkara pertanahan

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. 4. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Penetapan nilai oleh tim Penilai

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Peta Bidang Tanah

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Lembaran peta bidang tanah

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Jumlah Peta lokasi HGU/HGB

Kategori: Pertanahan | Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB

👁️ 0 views ⬇️ 0 downloads Lihat Detail →

Menampilkan 1001–1010 dari 2532 dataset