Kategori: Perempuan Anak

Kategori ini berisi tentang indikator statistik sektoral Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan, Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, serta indikator lainnya dalam bidang Perempuan Anak.

Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terka...

Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu p...

Jumlah Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualit...

Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupatenn/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi peremp...

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupatenn/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga...

Jumlah organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupatenn/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencega...

Jumlah Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu

Jumlah Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, d...

Jumlah SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupatenn/kota

Jumlah SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan k...

Jumlah perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupatenn/kota

Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025

Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawas...